MATERI HAKI

26/06/2011

PENGERTIAN
Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) atau Hak Milik Intelektual (HMI) atau harta intelek (di Malaysia) ini merupakan padanan dari bahasa Inggris Intellectual Property Right. Kata "intelektual" tercermin bahwa obyek kekayaan intelektual tersebut adalah kecerdasan, daya pikir, atau produk pemikiran manusia (the Creations of the Human Mind) (WIPO, 1988:3).

Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) adalah hak eksklusif Yang diberikan suatu peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. Secara sederhana HAKI mencakup Hak Cipta, Hak Paten Dan Hak Merk. Namun jika dilihat lebih rinci HAKI merupakan bagian dari benda (Saidin : 1995), yaitu benda tidak berwujud (benda imateriil).

Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) termasuk dalam bagian hak atas benda tak berwujud (seperti Paten, merek, Dan hak cipta). Hak Atas Kekayaan Intelektual sifatnya berwujud, berupa informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sastra, keterampilan Dan sebaginya Yang tidak mempunyai bentuk tertentu.
UU

·Undang-undang Nomor 7/1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (WTO)
·Undang-undang Nomor 10/1995 tentang Kepabeanan
·Undang-undang Nomor 12/1997 tentang Hak Cipta
·Undang-undang Nomor 14/1997 tentang Merek
·Keputusan Presiden RI No. 15/1997 tentang Pengesahan Paris Convention for the Protection of Industrial Property dan Convention Establishing the World Intellectual Property Organization
·Keputusan Presiden RI No. 17/1997 tentang Pengesahan Trademark Law Treaty
·Keputusan Presiden RI No. 18/1997 tentang Pengesahan Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works
·Keputusan Presiden RI No. 19/1997 tentang Pengesahan WIPO Copyrights Treaty




Hak Cipta.
Hak Kekayaan Industri, meliputi:
Paten
Merek
Desain Industri
Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
Rahasia Dagang, dan
Indikasi



PENGERTIAN HAKCIPTA

· Hak Cipta adalah hak khusus bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya. Termasuk ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, sastra dan seni.
· Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta :
Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.(Pasal 1 ayat 1)
· Hak cipta diberikan terhadap ciptaan dalam ruang lingkup bidang ilmu pengetahuan, kesenian, dan kesusasteraan. Hak cipta hanya diberikan secara eksklusif kepada pencipta, yaitu "seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi".

Ciptaan
yaitu hasil setiap karya Pencipta dalam bentuk yang khas dan menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Ciptaan yang dilindungi adalah Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.
UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
UU Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 15)
UU Nomor 7 Tahun 1987 tentang Perubahan atas UU Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara RI Tahun 1987 Nomor 42)
UU Nomor 12 Tahun 1997 tentang Perubahan atas UU Nomor 6 Tahun 1982 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 1987 (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 29)


PENGERTIAN PATEN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001:
Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya (Pasal 1 Ayat 1).
Hak khusus yang diberikan negara kepada penemu atas hasil penemuannya di bidang teknologi, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri penemuannya tersebut atau memberikan persetujuan kepada orang lain untuk melaksanakannya (Pasal 1 Undang-undang Paten).
Paten diberikan dalam ruang lingkup bidang teknologi, yaitu ilmu pengetahuan yang diterapkan dalam proses industri. Di samping paten, dikenal pula paten sederhana (utility models) yang hampir sama dengan paten, tetapi memiliki syarat-syarat perlindungan yang lebih sederhana. Paten dan paten sederhana di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Paten (UUP).
Paten hanya diberikan negara kepada penemu yang telah menemukan suatu penemuan (baru) di bidang teknologi. Yang dimaksud dengan penemuan adalah kegiatan pemecahan masalah tertentu di bidang teknologi yang berupa :
proses;
hasil produksi;
penyempurnaan dan pengembangan proses;
penyempurnaan dan pengembangan hasil produksi;
· UU Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten (Lembaran Negara RI Tahun 1989 Nomor 39)
· UU Nomor 13 Tahun 1997 tentang Perubahan UU Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 30)
· UU Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 109)


PENGERTIAN

· Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 :
Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf- huruf, angka- angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur- unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. (Pasal 1 Ayat 1)

· Merek merupakan tanda yang digunakan untuk membedakan produk (barang dan atau jasa) tertentu dengan yang lainnya dalam rangka memperlancar perdagangan, menjaga kualitas, dan melindungi produsen dan konsumen.

· Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa (Pasal 1 Undang-undang Merek).

istilah
Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.

Merek jasa yaitu merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.

Merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang atau jasa sejenis lainnya.

Hak atas merek adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu, menggunakan sendiri merek tersebut atau memberi izin kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk menggunakannya.
UU
UU Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 81)

UU Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan UU Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 31)

UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 110)

desain industri
PENGERTIAN

(Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri) :
Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. (Pasal 1 Ayat 1)

PENGERTIAN

(Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu) :

Sirkuit Terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik.(Pasal 1 Ayat 1)

Desain Tata Letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu Sirkuit Terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan Sirkuit Terpadu. (Pasal 1 Ayat 2)

rahasia dagang
PENGERTIAN

(Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang) :

Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.

indikasi geografis
PENGERTIAN

(Berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek) :

Indikasi-geografis dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.(Pasal 56 Ayat 1)

Pemakaian merek berfungsi:
-tanda pengenal untuk membedakan hasil produksi yg dihasilkan seseorang/ badan hukum/ dgn produksi orang lain / badan hukum lain.
-sebagai alat promosi
-sebagai jaminan atas mutu barangnya
-menunjukkan atas barang

MATERI HUKUM KESEHATAN (INFEKSI MENULAR SEKSUAL)

INFEKSI MENULAR SEKSUAL (IMS),PENCEGAHAN DAN PENGOBATANNYA

MUH. DARWIS,SH,S.Kep.M.Kes.

STIH AMSIR
2011

A.PENGERTIAN
Adalah infeksi yang penularannya terutama melalui hubungan seksual.

PENULARANNYA :
1. SEKSUAL
Penis
Vagina
Anal (Dubur) dan;
Oral (Mulut)

2. NON SEKSUAL
-Darah → Transfusi darah
→ Jarum suntik
-Jalan lahir, mis. Ibu yg menderita IMS
-Kontak tubuh / badan
-Kebersihan alat reproduksi yg tidak terjaga baik

JENIS I M S
1. GO (Gonore/Kencing Nanah)
Gejala pd PRIA:
-Dari lubang kencing keluar cairan berwarna putih,kuning kehijauan,rasa gatal,panas dan nyeri.
-Muara lubang kencing bengkak & agak merah.
-Sakit saat kencing
Gejala pd WANITA:
Umumnya tdk menimbulkan gejala. Sebagian ditemukan pd waktu pemeriksaan kehamilan / memasang IUD.

Gejala yg mungkin timbul antara lain:
-Keputihan,kental,kekuningan.
-Nyeri pinggul bawah
-Nyeri saat haid
-Nyeri saat kencing

2. SIFILIS (Raja Singa)

Gejala :
Stadium I
* Luka pd kelamin yg jika diraba ada pengerasan & tdk terasa nyeri
* Setelah 3 minggu menjalar ke kelenjar sekitar selangkangan
Stadium II
* Nyeri kepala,demam yg tdk terlalu tinggi,hilang nafsu makan,nyeri tulang & nyeri pd leher.
* Kelainan kulit berupa bintik & bercak merah di seluruh tubuh.
* Infeksi kelenjar limfe yang meluas.
Stadium III
Dalam kurun waktu 3-7 tahun infeksi merusakkan semua jaringan kelamin.

3. HERPES GENITAL
Lokasi :
* Pd PRIA banyak ditemui di Kepala Penis.
* Pd WANITA banyak ditemui di vagina bagian luar dan mulut rahim (serviks)
Gejala :
-Bintil-bintil berkelompok seperti anggur yg sangat nyeri pd kelamin.
-Pembengkakan kelenjar getah bening di selangkangan.
-Sulit buang air kecil.

4. TRIKOMONIASIS VAGINALIS
Gejala :
Pd PRIA
* Sering kencing.
* Sakit saat kencing.
* Nanah keluar saat kencing.
Pd WANITA
* Keputihan encer,berwarna kuning kehijauan,berbusa & berbau busuk.
* Bibir kemaluan agak bengkak,kemerahan,gatal,terasa tdk nyaman.

5. ULKUS
Gejala :
-Luka yg sangat nyeri
-Benjolan di lipatan paha yg sangat sakit & mudah pecah
-Merupakan resiko tertinggi penularan HIV / AIDS

6. KLAMIDIA
Gejala :
Pd PRIA
* Sakit ringan saat kencing
* Sakit di saluran kencing
* Keluar sekret dari saluran kencing
Pd WANITA
* Umumnya tdk bergejala
* Keputihan encer berwarna putih kekuningan
* Nyeri rongga panggul
* Perdarahan pasca hubungan seksual

7. KONDILOMA AKUMINATA (Jengger Ayam)
Gejala :
- Kutil di sekitar kemaluan & dapat membesar

8. CANDIDIASIS (Jamur)
Gejala :
*Keputihan yg menyerupai keju disertai lecet.
* Rasa gatal & iritasi di daerah bibir kemaluan & ber bau khas.

9. KUTU PUBIS
Gejala :
* Hidup di rambut kemaluan
* Gatal-gatal di kemaluan
* Bercak keabu-abuan di celana dalam (tanda adanya kutu pubis)

10. HEPATITIS B
Gejala :
* Kuning pd mata & kulit
* Pembesaran hati
* Cepat lesu,lemah,mual,kembung
* Dapat berujung kanker hati (Sirosis)

11. HIV / AIDS
Penurunan kekebalan tubuh.


B.PENCEGAHAN I M S
-Meningkatkan Ketahanan Keluarga melalui pesan kunci :
a : Abstinance : Tdk berhub. Seksual sebelum menikah
b : Be faithfull : Saling setia pd pasangan yg sah
c : Condom : Gunakan kondom apabila salah satu pasangan beresiko terken IMS atau HIV / AIDS
d : Drugs : Hindari pemakaian Narkoba
e : Equipment : Mintalah peralatan kesehatan yg steril
-Menjaga kebersihan alat reproduksi
-Mencegah transfusi darah yg belum di screening
-Berhati-hati untuk menangani segala hal yg tercemar oleh darah segar
-Mencegah pemakaian alat-alat tajam yg tdk steril
-Segera memeriksakan diri bila timbul gejala-gejala IMS yg dicurigai.



C.PENGOBATAN I M S
-Jika kita terkena IMS, pasangan kita jg harus diperiksa & diobati untuk menghindari penularan berulang
-Hindari hub. Seksual selama masih ada keluhan/gejala atau masih dalam pengobatan
-Beritahu dokter bila ada riwayat alergi

MAKALAH HUKUM DAN KEBIJAKAN PUBLIK

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Pada era reformasi terjadi perubahan yang cepat dalam sistem Pemerintah Indonesia. Pada masa ini pemerintah mulai membuka kran keterbukaan informasi bagi masyarakat. Sehingga masyarakat memiliki ruang lebih terbuka untuk memperoleh informasi dari Badan Publik Pemerintah maupun Badan Publik non-Pemerintah dalam menjalankan fungsi, tugas dan wewenangnya. Dengan semakin diperlukannya keterbukaan informasi, upaya Pemerintah bersama DPR berhasil melahirkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).
Keterbukaan informasi bagi publik yang diatur dalam undang-undang tersebut merupakan sebuah jaminan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait dengan penyelenggaraan negara. Hak mendapatkan informasi juga diatur dalam UUD 1945 pasal 28F yang berbunyi, ”Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”
Keterbukaan informasi sejalan dengan salah satu pilar reformasi yakni transparansi. Secara komprehensif UU KIP mengatur mengenai kewajiban badan/pejabat publik dan bagi lembaga masyarakat/ badan publik non Pemerintah lainnya untuk dapat memberikan pelayanan informasi yang terbuka, transparan dan bertanggungjawab kepad a masyarakat. Lahirnya UU KIP ini juga mengubah paradigma berpikir, baik masyarakat maupun penyelenggara negara. Sebelun UU KIP lahir paradigma terhadap informasi penyelenggaraan negara yang terjadi adalah ”Infromasi penyelenggaraan negara bersifat rahasia, kecuali sebagian kecil yang dibuka untuk masyarakat”. Setelah UU KIP lahir paradigma tersebut harus berubah menjadi ”Setiap informasi penyelenggaraan negara bersifat terbuka , hanya sebagian kecil yang dikecualikan.”

Lahirnya UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik akan memaksa tradisi pemerintahan yang tertutup untuk berubah menjadi tradisi yang terbuka. Mandat yang harus dilaksanakan oleh pemerintah untuk membuka informasi yang selama ini dikatakan sebagai rahasia negara jelas disampaikan dalan undang-undang ini. Bahkan tidak hanya terhadap birokrasi (Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif) saja, tetapi juga penyelenggara negara lainnya yang mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan mencakup pula organisasi nonpemerintah, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, seperti lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, serta organisasi lainnya yang mengelola atau menggunakan dana yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.
Berdasarkan Undang-undang No. 20 tahun 2003 tantang Sistem Pendidikan Nasional, universitas merupakan sebuah badan publik penyelenggara negara dalam bidang pendidikan yang mengurusi jenjang pendidikan tinggi. Anggaran bagi pelaksanaan universitas juga ditopang oleh APBN dan pembayaran biaya pendidikan oleh mahasiswa. Tentunya jika merujuk pada pengertian badan publik dalam UU KIP, universitas merupakan salah satu badan publik yang wajib membuka informasi bagi masyarakat. Dengan kata lain, sejak UU KIP ini berlaku per 30 April 2010, maka Universitas wajib menyediakan informasi baik yang bersifat serta merta, berkala, maupun tersedia setiap saat.
B. Rumusan Masalah
a. Apa isi Undang-undang keterbukaan informasi publik?
b. Apa kewajiban pelaksana public?
c. Apa resiko hukum, politik, dan social penyediaan informasi publik?
C. Tujuan Penulisan
a. Untuk mengtahui sekilas isi Undang-undang keterbukaan informasi publik.
b. Untuk mengetahui kewajiban pelaksana publik.
c. Untung mengetahui resiko hukum, politik, dan sosial penyediaan informasi publik.

BAB II
ISI
A. Sekilas Tentang Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik
UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memuat XIV bab terdiri dari 64 pasal. Eksistensi Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi; (2) kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana; (3) pengecualian bersifat ketat dan terbatas; (4) kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan Informasi.
Berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 (satu) Angka 3 (tiga) UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik “Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri”.
Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut untuk masyarakat luas. Melalui mekanisme dan pelaksanaan prinsip keterbukaan, akan tercipta kepemerintahan yang baik dan peran serta masyarakat yang transparan dan akuntabilitas yang tinggi sebagai salah satu prasyarat untuk mewujudkan demokrasi yang hakiki. Dengan membuka akses publik terhadap Informasi diharapkan Badan Publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan terciptanya kepemerintahan yang baik (good governance).
Dalam ketentuan umum UU No. 14 Tahun 2008 disebutkan begitu jelas mengenai terminologi-terminologi yang berkaitan dengan batasan-batasan serta ruang lingkup yang berkaitan dengan subyek dan obyek UU tersebut. Kecuali dalam hal tertentu yang disebutkan maka setiap informasi yang bersifat publik pada dasarnya bisa diakses oleh publik karena pada dasarnya implikasi dari keterbukaan informasi lebih memberikan implikasi positif dalam konteks penyelenggara negara maupun pengembangan ilmu pengetahuan. Namun demikian bahwa pengguna informasi pubik sama-sama mempunyai tanggungjawab menggunakan hasil informasi yang diperolehnya sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku serta mencantumkan sumber informasi baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan publikasi. Pada prinsipnya setiap badan publik wajib memberikan informasi yang diminta oleh pengguna informasi atau masyarakat kecuali dalam hal-hal tertentu dan bersifat sangat terbatas sebagaimana dalam pasal 6 ayat 3 dengan semua itemnya. Selain batasan dalam pasal tersebut terdapat katagorisasi yang secara jelas diberikan batasan pengecualian informasi yang tidak dapat diakses oleh pengguna informasi sebagaimana disebutkan dalam pokok pasal 17 yang hampir kesemunya berkaitan dengan strategi, keselamatan serta martabat negara hal itupun tidak bersifat permanen. Diluar yang dikecualikan tersebut segala informasi bisa diakses oleh pengguna informasi tau masyarakat dan menjadi kewajiban bagi Badan Publik baik itu pemerintah, BUMD, BUMN, Partai Politik maupun lembaga swadaya masyarakat.
Dalam menjalankan UU tersebut dibentuk sebuah Komisi Informasi yang berada ditingkat pusat dan provinsi serta bila diperlukan bisa dibentuk di daerah kabupaten/Kota. Komisi Informasi adalah lembaga independen yang berfungsi menjalankan undang-undang serta peraturan pelaksanaanya dan menetapkan standar layanan informasi dan penyelesaian sengketa mellui mediasi serta Ajudikasi non litigasi. Kedudukan Komisi Informasi Provinsi berkedudukan di Ibu kota Provinsi. Berdasarkan pasal 25 bahwa untuk anggota Komisi Informasi di Provinsi berjumlah 5 (lima) orang sedangkan di tingkat pusat 7 (tujuh) orang. Tugas dari Komisi Informasi provinsi secara jelas adalah menerima, memeriksa dan memutuskan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi sedangkan segala kewenanganya diatur dalam pasal 27 seperti memanggil pihak-pihak yang bersengketa sedangkan pertanggungjawaban diberikan kepada Gubernur dan DPRD. Dalam menjalankan tugas rutinya berkaitan dengan sekretariat Komisi Informasi provinsi dilaksanakan oleh pejabat yang bertugas dan wewenangnya dibidang komunikasi dan informasi di tingkat provinsi yang bersangkutan. Rekruitmen atau pengangkatan dan pemberhentian Komisi Informasi diatur dalam UU ini beserta PP nya.
Hal-hal yang berkaitan dengan keberatan serta penyelesaian sengketa, ketentuan formil atau hukum acara yang berkaitan dengan mediasi dan Ajudikasi melalui Komisi Informasi secara jelas diatur dalam Undang-undang ini. Apabila putusan Komisi Informasi tidak memuaskan semua dan/atau salah satu pihak yang bersengketa maka para pihak mengajukan gugatan melalui pengadilan TUN apabila yang digugat/termohon adalah Badan Publik negara dan melalui pengadilan negeri setempat apabila yang digugat/termohon adalah Badan Publik selain Badan Publik negara. Apabila dalam putusan pengadilan tersebut terdapat pihak yang tidak puas maka bisa mengajukan kasasi ke Mahkamah agung paling lambat 14 (empat belas hari) sejak diterimanya putusan salah satu atau kedua pengadilan tersebut.
Ketentuan pidana yang digunakan untuk mengancam para pihak yang melawan hukum berkaitan dengan Undang-undang ini diberlakukan sesuai dengan ketentuan khusus (lex specialis) berdasarkan ketentuan dalam pasal 56. Dalam ketentuan pidana tersebut secara jelas mengancam para pihak baik pihak Badan Publik maupun pengguna informasi yang melakukan pelanggaran hukum sesuai dengan ketentuan dalam pasal 50 sampai pasal 55 dalam UU No 14 Tahun 2008 ini. Namun demikian tuntutan pidana dalam persoalan yang menyangkut keterbukaan informasi publik sesuai dengan Undang-undang ini merupakan delik aduan dan bukan delik laporan. Sedangkan dalam konteks mekanisme ganti rugi akan diatur dalam peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan dari Undang-undang ini.
B. Kewajiban Yang Harus Dilaksanakan Oleh Badan Publik
Dalam rangka mewujudkan sistem pelayanan yang cepat, tepat, dan sederhana, setiap Badan Publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi; yang dalam pelaksanaan tugas serta tanggung jawabnya dibantu oleh pajabat fungsional. Pejabat Penyedia Informasi Publik melakukan tugas:
1. Pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 UU Nomor 14/2008 dengan seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap Orang
2. Menyebarluaskan Informasi Publik dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami
Proses perolehan informasi dari badan publik dapat dilakukan melalui media online dengan akses bebas maupun regristrasi dan media offline dengan Print out, Copy ke cakram (disc), maupuan Copy ke flashdisk. Di sisi lain Badan Publik bisa mengirim informasinya melalui simpul tertentu seperti SKPD yang lain, DPRD, Perguruan TInggi, LSM/ NGO, Kelompok masyarakat, Pemesan Khusus.
Kewajiban Badan Publik (universitas termasuk di dalamnya) berdasarkan pasal 7, pasal 9 dan pasal 10 undang-undang ini adalah:
1. Menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.
2. Menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.
3. Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.
4. Membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Orang atas Informasi Publik, berupa memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara.
5. BadanPublik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan non-elektronik.
6. mengumumkan Informasi Publik secara berkala yang meliputi:
a. informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;
b. informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait;
c. informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau
d. informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
7. Memberikan dan menyampaikan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan paling singkat 6 (enam) bulan sekali.
8. Menyebarluaskan Informasi Publik disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.
9. Mengumumkan dengan segera suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.
10. Membuat dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah, dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik yang berlaku secara nasional.
Standar jenis informasi yang harus disediakan oleh Badan Publik milik pemerintah (non badan usaha) adalah:
1) Informasi mengenai Peraturan beserta turunan pelaksanaanya
2) Informasi mengenai segala bentuk pengadaan barang dan jasa mulai dari penjadualan, panitia serta pemenangan hingga alasan yang dipakai dalam pemenangan tersebut.
3) Informasi mengenai seputar masalah yang berkaitan dengan tupoksi.
4) Informasi mengenai rincian atau hasil perhitungan pemakaian anggaran Negara.
5) Informasi mengenai profil dan/atau jumlah kekayaan pimpinan maupun pejabat dan/atau pegawai .
6) Informasi mengenai program dan renstra serta anggaran yang diproyeksikan.
Sedangkan standar informasi yang wajib disediakan oleh BUMN/BUMD berdasarkan pasal 14 antara lain:
1) Nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta jenis kegiatan usaha, jangka waktu pendirian, dan permodalan, sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar;
2) Nama lengkap pemegang saham, anggota direksi, dan anggota dewan komisaris perseroan;
3) Laporan tahunan, laporan keuangan, neraca laporan laba rugi, dan laporan tanggung jawab sosial perusahaan yang telah diaudit;
4) Hasil penilaian oleh auditor eksternal, lembaga pemeringkat kredit dan lembaga pemeringkat lainnya;
5) Sistem dan alokasi dana remunerasi anggota komisaris/dewan pengawas dan direksi;
6) Mekanisme penetapan direksi dan komisaris/dewan pengawas;
7) Kasus hukum yang berdasarkan Undang-Undang terbuka sebagai Informasi Publik;
8) Pedoman pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran;
9) Pengumuman penerbitan efek yang bersifat utang;
10) Penggantian akuntan yang mengaudit perusahaan;
11) Perubahan tahun fiskal perusahaan;
12) Kegiatan penugasan pemerintah dan/atau kewajiban pelayanan umum atau subsidi;
13) Mekanisme pengadaan barang dan jasa; dan/atau
14) Informasi lain yang ditentukan oleh Undang-Undang yang berkaitan dengan Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah.
C. Resiko Hukum, Politis Dan Sosial Penyediaan Informasi Publik
Dari aspek hukum dan sosial, kemudahan memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi merupakan hak asasi yang diatur dalam UUD 1945 Pasal 28F. Informasi menjadi landasan individu untuk menjalin komunikasi dengan sesamanya, mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Di sisi lain, secara politis, hak publik untuk memperoleh informasi merupakan salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka yang diatur dalam perundang-undangan.
Hak atas informasi sangat penting karena dalam mewujudkan negara yang demokratis semakin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, maka berarti penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Kemudahan untuk memperoleh informasi akan memicu partisipasi publik dan kualitas pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan negara dan proses pengambilan keputusan publik. Terbukanya akses publik terhadap Informasi akan memotivasi Badan Publik untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Hal ini akan mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka sekaligus upaya untuk mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dan terciptanya pemerintahan yang baik (good governance).
UU KIP ini sekaligus juga menunjukkan kemauan politik pemerintah untuk merespon gerakan kesadaran masyarakat sipil dalam mendukung penyelenggaraan negara yang baik dan transparan; sekaligus membuka dialog dengan elemen masyarakat seperti LSM, dan kelompok-kelompok masyarakat agar terlibat aktif dalam pengambilan kebijakan publik. Sebagai UU yang memberikan napas bagi pemenuhan hak asasi manusia, maka UU keterbukaan Informasi Publik membawan konsekuensi dalam penerapannya. Saat ini telah ada 75 negara di dunia yang telah memiliki dan memberlakukan undang-undang akses informasi atau undang-undang kebebasan informasi. Meskipun demikian, praktek adopsi undang-undang di bawah standar terjadi di beberapa negara dengan tidak melaksanakan sepenuhnya dalam praktek. Aspek monitoring penerapan UU KIP sangat dibutuhkan untuk membantu pemerintah dan badan publik untuk lebih responsif dan memenuhi hak atas informasi publik
Keterbukaan informasi publik harus dipahami sebagai sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lain serta segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Sehingga kepercayaan publik kepada badan publik sebagai penyelenggara negara akan semakin kuat. Di sisi lain, pengurangan angka kasus korupsi di Indonesia berdasarkan penelitian yang dilakukan Transparancy International Indonesia (TII) mulai menunjukkan geliatnya. Pada tahun 2008 Indonesia berada pada posisi 126 dari 180 negara, tahun 2009 naik pada posisi 111 negara terbersih. Selain itu, dengan semakin cepat diberlakukannya UU KIP ini maka harapan pencapaian kesejahteraan masyarakat akan dapat segera terwujud.



















BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan
Lahirnya Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjadi sebuah upaya untuk membongkar ”penyembunyian” informasi kepada masyarakat. Penyelenggara badan publik, dalam hal ini pemerintah dipaksa untuk membuka berbagai macam informasi yang selama ini sering dikatakan sebagai rahasia negara. Berbagai informasi tersebut diantaranya adalah anggaran, kebijakan, dan program. Informasi tersebut wajib disampaikan mulai tahap perencanaan hingga tahap evaluasi. Informasi tersebut wajib disampaikan rutin minimal 6 bulan sekali baik dalam bentuk offline (cetak) maupun online (internet). Kewajiban tersebut diikuti dengan sanksi yang cukup membuat penyelenggara badan publik berpikir berulang-ulang jika hendak menyembunyikan informasi kepada masyarakat. Selain sanksi yang tertulis dalam undang-undang tersebut, sanksi sosial yang akan melekat pada penyelenggara badan publik berupa ”cap koruptor” akan senantiasa membayangi pelaksanaan undang-undang tersebut.
Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang secara resmi telah dilaksanakan sejak tanggal 30 April 2010 ini akan banyak mengubah perilaku pemerintah, sebagai pemegang mandat pelaksanaan Negara Indonesia, yang awalnya banyak menutup informasi, menjadi pemerintah yang terbuka. Dengan terbukanya informasi tersebut diharapkan semakin kecil kemungkinan untuk merugikan negara untuk kepentingan sendiri yang seringkali dilakukan oleh pihak yang diberi mandat. Sehingga kejadian-kejadian seperti maraknya korupsi, pungutan liar, dan hal-hal lain yang merugikan masyarakat Indonesia akan dapat terkikis pelan-pelan.
Universitas sebagai salah satu badan publik pengguna anggaran yang berasal dari APBN tentunya harus sudah melaksanakan UU KIP. Upaya-upaya implementasinya harus sudah dilaksanakan. Tahapan penunjukan PPID (penanggung jawab), pengkategorisasian jenis informasi publik, penyusunan standar layanan informasi publik, tatacara pengelolaan keberatan, dan pelaporannya harus sudah dilakukan. Terlebih pada bulan Oktober 2010 merupakan 6 bulan pertama sejak diberlakukannya UU KIP. Sebagaimana mandat dalam beberapa pasal dalam undang-undang ini untuk menginformasikan beberapa jenis informasi minimal 6 bulan sekali. Selain itu, mahasiswa dan masyarakat juga harus proaktif dalam menggunakan hak atas informasi. Sehingga upaya untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial akan terwujud.

TEMU BEM INDONESIA TIMUR